Seruan Aksi Gelap Gulita Pendidikan Indonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Barat menginisiasi aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengenai Gelap gulitanya Pendidikan indonesia pada hari Kamis, 12 Februari 2026.

Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Padang (BEM KM PNP), Habib khairul mengatakan inisiasi ini terjadi karena ada seorang Bocah Sekolah Dasar yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak mampu untuk membeli buku yang hanya seharga sepuluh ribu rupiah kejadian ini sangat mencoreng nama pendidikan indonesia dan memperlihatkan kalau pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Awal mulanya terjadinya aksi demonstrasi pada hari ini akibat dari terjadinya anak kecil yang ada di Nusa Tenggara Timur yang meregang nyawa nya sendiri karena ketidakmampuannya membeli buku. Itu terjadi atas Pendidikan yang rancu sekarang. Maka dari itu kami seluruh BEM seluruh Indonesia membuat kajian, terutama di daerah Sumatera Barat,” ujarnya.

BEM SI Sumatera Barat memberikan 10 tuntutan kepada DPRD Sumatera Barat pada aksi demonstrasi, berikut isi dari tuntutan tersebut :

1. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan rehabilitasi total fasilitas

sekolah dasar dan menengah yang rusak, serta menjamin pemenuhan sarana belajar

dasar (ruang kelas, bangku, meja, sanitasi, laboratorium) sesuai Standar Nasional

Pendidikan.

2. Menuntut pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar daerah melalui

redistribusi anggaran, afirmasi wilayah 3T, dan intervensi infrastruktur serta mutu

pembelajaran yang berbasis kebutuhan riil.

3. Mendesak pemerintah menyusun strategi nasional pemulihan learning loss secara

terukur melalui penguatan remedial, penyesuaian kurikulum, serta dukungan kapasitas

guru pascapandemi.

4. Menuntut penguatan budaya sekolah aman dengan sistem pencegahan dan

penanganan kekerasan/pelecehan yang komprehensif, termasuk satgas independen,

kanal pelaporan aman, dan sanksi tegas.

5. Mendesak evaluasi menyeluruh anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

agar tidak menggerus alokasi pendidikan, serta memastikan prioritas belanja negara

tetap berfokus pada investasi pendidikan jangka panjang.

6. Menuntut keadilan kesejahteraan tenaga honorer, khususnya lulusan SMA, melalui

standarisasi gaji layak, pengakuan masa pengabdian, dan skema afirmatif pengangkatan

PPPK tanpa diskriminasi kualifikasi yang eksklusif.

7. Mendesak pemerataan teknologi pendidikan sekaligus pengendalian biaya

pendidikan agar digitalisasi tidak memperlebar eksklusi akses bagi siswa dari keluarga

miskin.

8. Menuntut pemerataan distribusi guru ASN serta penguatan layanan pendidikan

inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di seluruh wilayah.

9. Mendesak reformasi tata kelola Program Indonesia Pintar (PIP) melalui

pemutakhiran data penerima, transparansi penyaluran, dan pengawasan ketat guna

mencegah salah sasaran dan korupsi.

10. Mendesak evaluasi dan perbaikan kurikulum nasional yang berlaku saat ini agar

lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan kualitas pembelajaran,

dengan tetap mempertahankan sistem tinggal kelas secara selektif sebagai instrumen

menjaga standar kompetensi minimum peserta didik.

Kemudian Habib juga menegaskan bahwa hak Pendidikan Indonesia bukanlah slogan semata namun harus terealisasikan untuk masa depan pendidikan indonesia.

“Hidup pendidikan Indonesia, ini bukan hanya slogan tapi adalah harapan struktural bagaimana ke depannya bisa terlaksanakan. Apa yang kurang dari tiap-tiap daerah seperti fasilitas, guru, buku, jalan, segala macamnya itu harapannya benar-benar terpenuhi bukan sekedar slogan, bukan sekedar formalitas saja,” ujarnya.